Cara Hitung TKDN: Panduan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri
Panduan step-by-step cara menghitung TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) untuk produk dan jasa. Termasuk rumus, contoh perhitungan, dan threshold pengadaan.
Panduan ini dari BorongAda — asisten AI untuk menang tender pemerintah.
Apa itu TKDN?
TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) adalah persentase nilai komponen dalam negeri dari total nilai produk atau jasa. TKDN menjadi persyaratan penting dalam pengadaan pemerintah dan e-Katalog LKPP.
Kalkulasi TKDN yang presisi kini menjadi faktor penentu kemenangan tender di era proteksi industri dalam negeri. BorongAda membantu Anda mensimulasikan nilai TKDN produk dan jasa menggunakan algoritma cerdas yang selaras dengan regulasi terbaru. Kami menganalisis bagaimana komposisi bahan baku dan tenaga kerja lokal dapat dimaksimalkan untuk mendapatkan preferensi harga yang menguntungkan, memastikan strategi penawaran Anda didukung oleh sertifikasi yang valid dan kompetitif.
Mengapa TKDN Penting?
- Persyaratan tender
- Banyak tender pemerintah mensyaratkan TKDN minimum (biasanya 25-40%)
- e-Katalog
- Produk di e-Katalog harus memiliki sertifikasi TKDN; 52.150 produk ditangguhkan tahun 2024 karena deviasi TKDN
- Preferensi harga
- Produk dengan TKDN tinggi mendapat preferensi harga hingga 25% dalam evaluasi tender
- Perpres 46/2025
- Regulasi terbaru memperketat kewajiban TKDN dalam pengadaan
Temukan tender yang cocok dengan kualifikasi Anda
BorongAda mencocokkan SBU/KBLI Anda dengan tender yang baru tayang.
Rumus Perhitungan TKDN
TKDN untuk Barang/Produk
Rumus dasar:
TKDN (%) = (Komponen Dalam Negeri / Total Biaya Produksi) x 100%
Komponen yang dihitung sebagai "dalam negeri":
- Bahan baku lokal
- Tenaga kerja Indonesia
- Overhead di Indonesia (sewa, listrik, dll.)
- Profit margin yang dihasilkan di Indonesia
TKDN untuk Jasa
Untuk jasa, TKDN dihitung berdasarkan:
- Tenaga ahli/kerja lokal vs asing
- Peralatan buatan dalam negeri vs impor
- Material lokal vs impor
- Manajemen dan overhead lokal
TKDN Gabungan (Barang + Jasa)
TKDN Gabungan = (TKDN Barang × Bobot Barang) + (TKDN Jasa × Bobot Jasa)
Bobot standar: Barang 60%, Jasa 40% (dapat bervariasi sesuai sifat pengadaan).
Contoh Perhitungan TKDN
Contoh: Komputer Rakitan
| Komponen | Biaya | Asal |
|---|---|---|
| Motherboard | Rp 2.000.000 | Impor |
| Prosesor | Rp 3.000.000 | Impor |
| RAM | Rp 1.000.000 | Impor |
| Casing | Rp 500.000 | Lokal |
| Kabel & aksesoris | Rp 300.000 | Lokal |
| Tenaga rakit | Rp 500.000 | Lokal |
| QC & packaging | Rp 200.000 | Lokal |
| Overhead | Rp 500.000 | Lokal |
| Total | Rp 8.000.000 |
Komponen lokal = 500K + 300K + 500K + 200K + 500K = Rp 2.000.000
TKDN = 2.000.000 / 8.000.000 × 100% = 25%
Threshold TKDN dalam Pengadaan
| Kategori | TKDN Minimum | Keterangan |
|---|---|---|
| e-Katalog LKPP | 25-40% | Bervariasi per kategori produk |
| Tender umum | Preferensi | TKDN ≥25% mendapat preferensi harga |
| Pengadaan khusus | 40%+ | Sektor strategis (telekomunikasi, energi) |
Cara Mendapatkan Sertifikasi TKDN
- Self-assessment — Hitung TKDN produk Anda menggunakan template Kemenperin
- Ajukan verifikasi — Daftar di tkdn.kemenperin.go.id dan ajukan permohonan verifikasi
- Surveyor independen — Surveyor terakreditasi akan memverifikasi perhitungan TKDN Anda
- Sertifikat terbit — Jika lolos, sertifikat TKDN diterbitkan dan berlaku 3 tahun
FAQ
Tips untuk Meningkatkan TKDN
- Gunakan bahan baku lokal
- Substitusi komponen impor dengan alternatif lokal jika kualitas setara
- Rekrut tenaga lokal
- Tenaga kerja Indonesia meningkatkan komponen TKDN secara signifikan
- Produksi di Indonesia
- Proses perakitan/manufaktur di Indonesia menambah nilai TKDN
- Kemitraan lokal
- Bermitra dengan supplier lokal untuk komponen yang sebelumnya diimpor
Langkah Selanjutnya: Biarkan AI Bantu Anda Menang
Anda sudah tahu prosesnya. Sekarang biarkan BorongAda otomatis mencocokkan kualifikasi, review dokumen, dan analisis harga — supaya Anda fokus menang.
Digunakan oleh 2.500+ vendor UMKM di seluruh Indonesia
Mulai Cek Kualifikasi GratisOnboarding Vendor
Cara daftar jadi vendor pemerintah