KBLI, SBU & TKDN: Panduan Kualifikasi Vendor Pengadaan

Setiap tender pemerintah memiliki persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi vendor. Dua sistem utama yang menentukan kualifikasi Anda adalah KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dan SBU (Sertifikat Badan Usaha). Artikel ini menjelaskan keduanya dan bagaimana regulasi terbaru mempengaruhi vendor.

Memenuhi syarat kualifikasi hanyalah langkah awal untuk memenangkan persaingan. BorongAda membantu Anda menganalisis profil kualifikasi pesaing di pasar pengadaan melalui data AI yang komprehensif. Dengan memahami peta kekuatan kompetisi dan pola analisis HPS di sektor Anda, Anda dapat memposisikan perusahaan secara unik dalam setiap dokumen kualifikasi, mengubah persyaratan administratif menjadi alat strategi untuk membuktikan keunggulan teknis dan efisiensi harga Anda.

KBLI: Kode Identitas Bidang Usaha

KBLI adalah sistem klasifikasi 5 digit yang menentukan apa yang boleh Anda kerjakan. Kode KBLI tercantum di NIB (Nomor Induk Berusaha) dan menjadi syarat utama untuk mengikuti tender.

Contoh KBLI yang Sering Digunakan di Tender

KBLI	Deskripsi	Jenis Tender
41011	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	Pembangunan perumahan, gedung
42110	Konstruksi Jalan dan Jalan Kereta Api	Proyek jalan, jembatan
46510	Perdagangan Besar Komputer	Pengadaan laptop, server
46693	Perdagangan Besar Alat Kedokteran	Pengadaan alat kesehatan
62011	Aktivitas Pemrograman Komputer	Pengembangan software
62020	Aktivitas Konsultansi Komputer	Konsultansi IT
81210	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	Jasa cleaning service
80100	Aktivitas Keamanan Swasta	Jasa security/pengamanan

Tips: Anda bisa memiliki lebih dari satu KBLI di NIB. Tambahkan KBLI yang relevan melalui OSS untuk memperluas jenis tender yang bisa diikuti.

SBU: Sertifikat untuk Tender Konstruksi

SBU (Sertifikat Badan Usaha) adalah sertifikasi wajib untuk tender konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi. Diterbitkan oleh asosiasi yang terakreditasi LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).

Klasifikasi SBU

Kode	Klasifikasi	Contoh Pekerjaan
BG	Bangunan Gedung	Gedung kantor, sekolah, rumah sakit
JL	Jalan	Jalan raya, jalan tol
JB	Jembatan	Jembatan, flyover
DR	Drainase	Saluran air, irigasi
EL	Elektrikal	Instalasi listrik
MK	Mekanikal	Instalasi mekanikal
AR	Arsitektur (Konsultansi)	Perencanaan gedung
SP	Survei & Pemetaan	Pengukuran, pemetaan

Kualifikasi (Grade) SBU

Kualifikasi	Batasan Nilai Proyek	Cocok Untuk
K1 (Kecil 1)	s/d Rp 1 miliar	UMKM, proyek kecil
K2 (Kecil 2)	s/d Rp 2,5 miliar	Usaha kecil, tender sederhana
M1 (Menengah 1)	s/d Rp 10 miliar	Perusahaan menengah
M2 (Menengah 2)	s/d Rp 50 miliar	Perusahaan menengah atas
B1 (Besar 1)	s/d Rp 250 miliar	Perusahaan besar
B2 (Besar 2)	Tidak terbatas	BUMN konstruksi, kontraktor nasional

Perpres 46/2025: Perubahan Terbaru

Perpres 46 Tahun 2025 (berlaku 30 April 2025) membawa perubahan signifikan untuk kualifikasi vendor:

UMKM wajib 40%: instansi wajib mengalokasikan minimal 40% anggaran pengadaan untuk UMKM/koperasi
TKDN minimal 25%: produk dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) ≥ 25% mendapat preferensi harga hingga 25%
Uang muka 50%: kontrak UMKM di bawah Rp 200 juta mendapat uang muka minimal 50%
Kontrak berbasis kinerja: jenis kontrak baru (performance-based, turnkey) dimana vendor dinilai dari output
Produk hijau: preferensi untuk produk bersertifikat SNI dan ramah lingkungan

TKDN: Sertifikasi Produk Lokal

TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) semakin penting dalam pengadaan pemerintah. Produk dengan TKDN tinggi mendapat preferensi harga hingga 25% di e-Katalog dan tender.

Cara mendapatkan: Ajukan ke Kementerian Perindustrian melalui aplikasi TKDN Online
Yang dinilai: Komponen material, tenaga kerja, dan proses yang berasal dari dalam negeri
Masa berlaku: 3 tahun, bisa diperpanjang

FAQ

Tidak. SBU hanya wajib untuk tender pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi. Untuk pengadaan barang, jasa IT, jasa kebersihan, dan lainnya, cukup dengan NIB dan KBLI yang sesuai.

Ajukan perpanjangan melalui asosiasi yang menerbitkan SBU Anda (misalnya Gapensi, AKI, Inkindo). Proses biasanya membutuhkan 2-4 minggu dan memerlukan update data pengalaman, personil, dan keuangan.

Bisa. Login ke OSS RBA, pilih menu perubahan data, dan tambahkan kode KBLI baru. Perubahan biasanya langsung efektif setelah disetujui.

Kualifikasi menentukan batas nilai proyek yang bisa diikuti. Usaha Kecil (K1/K2) hanya bisa mengikuti tender s/d Rp 2,5 miliar. Menengah (M1/M2) s/d Rp 50 miliar. Besar (B1/B2) untuk proyek di atas itu.