SPMK — Surat Perintah Mulai Kerja: Panduan Kontrak Tender

Apa itu SPMK?

SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kepada penyedia/vendor sebagai perintah untuk memulai pelaksanaan pekerjaan. SPMK menandai dimulainya masa pelaksanaan kontrak.

Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah titik awal dari manajemen proyek yang harus diawali dengan strategi matang. BorongAda membantu Anda menganalisis jadwal pelaksanaan yang tertuang dalam SPMK menggunakan AI untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan tenaga kerja. Kami memberikan simulasi skenario penyelesaian proyek agar tetap on-track dan sesuai dengan anggaran, memastikan transisi dari fase tender ke fase eksekusi berjalan dengan strategi operasional yang solid dan didukung oleh data performa yang akurat.

Penting: Vendor tidak boleh memulai pekerjaan sebelum SPMK diterbitkan. Pekerjaan yang dilakukan sebelum SPMK tidak dapat diklaim pembayarannya.

Kapan SPMK Diterbitkan?

SPMK diterbitkan setelah proses berikut selesai:

Kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak (PPK dan vendor)
jaminan pelaksanaan diserahkan oleh vendor (jika dipersyaratkan)
Uang muka diproses (jika vendor mengajukan uang muka)

PPK wajib menerbitkan SPMK paling lambat 14 hari kalender setelah kontrak ditandatangani.

Isi SPMK

SPMK memuat informasi berikut:

Nomor dan tanggal SPMK
Referensi nomor kontrak
Nama paket pekerjaan
Tanggal mulai pekerjaan
Jangka waktu pelaksanaan
Tanggal selesai pekerjaan (deadline)
Instruksi khusus (jika ada)

SPMK vs SPK vs Kontrak

Dokumen	Fungsi	Diterbitkan oleh
SPK (Surat Perintah Kerja)	Kontrak sederhana untuk pengadaan langsung ≤ Rp 200 juta	PPK
Kontrak	Perjanjian resmi antara PPK dan vendor	PPK + Vendor
SPMK	Perintah memulai pekerjaan setelah kontrak berlaku	PPK

Implikasi Penting bagi Vendor

Perhitungan waktu: Masa pelaksanaan kontrak dihitung sejak tanggal SPMK, bukan tanggal kontrak
Denda keterlambatan: Jika pekerjaan melewati deadline di SPMK, vendor dikenakan denda 1/1000 per hari dari nilai kontrak
Force majeure: Perpanjangan waktu harus diajukan sebelum deadline SPMK berakhir
Mobilisasi: Vendor harus sudah memobilisasi peralatan dan tenaga kerja pada tanggal SPMK

FAQ

SPMK diterbitkan oleh PPK paling lambat 14 hari kalender setelah penandatanganan kontrak, sesuai Perpres 12/2021. Tanggal SPMK menjadi acuan dimulainya perhitungan masa pelaksanaan pekerjaan.

Jika penyedia tidak memulai pekerjaan dalam waktu yang ditentukan setelah SPMK terbit, PPK dapat memberikan surat peringatan. Setelah 3 kali peringatan tanpa respons, kontrak dapat diputus secara sepihak dan penyedia dikenakan sanksi daftar hitam.

Apakah SPMK sama dengan SPK (Surat Perintah Kerja)?

SPMK dan SPK adalah dokumen berbeda. SPK adalah bentuk kontrak untuk pengadaan bernilai Rp 200 juta ke bawah, sedangkan SPMK adalah surat perintah untuk memulai pekerjaan yang diterbitkan setelah kontrak (surat perjanjian) ditandatangani untuk nilai di atas Rp 200 juta.

SPMK ditandatangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dari sisi instansi pemerintah. Penyedia menerima SPMK sebagai dasar hukum untuk memulai mobilisasi personel, peralatan, dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Tips untuk Vendor

Pastikan jaminan pelaksanaan sudah siap sebelum kontrak ditandatangani agar SPMK cepat terbit
Catat tanggal SPMK dan hitung mundur deadline — jangan sampai terlambat
Siapkan rencana mobilisasi sebelum SPMK terbit agar bisa langsung mulai kerja
Jika ada kendala yang memengaruhi jadwal, ajukan permohonan perpanjangan waktu secara tertulis kepada PPK sebelum deadline